Landasan Hukum Penerapan Otonomi Daerah di Indonesia

Beberapa peraturan perundang-undangan yang pernah dan masih berlaku dalam pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia adalah sebagai berikut :

a.      Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah (KND).

b.     Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.

c.      Undang-Undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Indonesia Timur.

d.     Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.

e.      Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.

f.      Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

g.     Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

h.     Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

i.       Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

j.       Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

k.     Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.